Infrastruktur transportasi di ibu kota terus dibenahi oleh Pemprov DKI Jakarta. Karena dikhawatirkan akan terjadi bencana demografi pada 10 tahun ke depan jika infrastruktur tetap seperti ini. Terlebih penduduk Jakarta akan terus bertambah.

Nanti, kalau sampai terjadi bencana demografi, yang ada malah setiap orang sibuk menyelamatkan dirinya masing-masing

Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, apabila infrastruktur transportasi publik di Jakarta tidak d itata rapi, maka diperkirakan dalam waktu 10 tahun mendatang dapat terjadi bencana demografi.

"Nanti, kalau sampai terjadi bencana demografi, yang ada malah setiap orang sibuk menyelamatkan dirinya masing-masing. Maka dari itu, infrastruktur di Jakarta harus dibereskan, termasuk transportasinya," kata Basuki, dalam seminar Mencari Model Pembangunan Infrastruktur Transportasi Publik Kota Jakarta di Hotel Pullman, Jakarta Pusat, Kamis (26/6).

Perbaikan infrastruktur di ibu kota ini, juga untuk mengejar ketertinggalan dengan negara-negara lainnya. Terlebih kelak, Jakarta akan menjadi ibu kota bagi negara-negara kawasan Asia Tenggara. "Oleh karena itu, infrastruktur transportasi di Jakarta tidak boleh dibiarkan berantakan," tegasnya.

Menurut Basuki, salah satu infrastruktur transportasi yang harus dibenahi, yaitu pembangunan rel-rel yang akan dimanfaatkan untuk sarana transportasi publik, misalnya Mass Rapid Transit (MRT). Angkutan massal berbasis rel yang ada di Jakarta saat ini masih sangat minim.

"Sebetulnya, kita itu sudah punya yang namanya transportasi masal, yaitu Kereta Commuter Line. Itu kan sama seperti MRT, yang jadi masalah hanya rel yang masih kurang, makanya dibangun MRT," ucapnya.

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Hadiyanto mengatakan, kesempatan yang dimiliki oleh Jakarta untuk membangun infrastruktur transportasinya sangat besar. Namun ada kesenjangan antara pembiayaan pemerintah dan pihak penyedia infrastruktur.

Oleh sebab itu, dia mengungkapkan, kesenjangan tersebut harus diisi oleh swasta sebagai pihak penyedia infrastruktur, sehingga pembangunan infrastruktur dapat berjalan dengan cepat dan tidak tertinggal. "Selain itu, kita juga mengharapkan pembangunan infrastruktur transportasi di Jakarta dapat dijadikan model bagi daerah-daerah lain," paparnya.